Service Tax

Apabila saya adalah perwakilan dari negara asing dan badan internasional, apakah tagihan CBN saya dikenakan pajak?

Berdasarkan:

  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.03/2014 tentang “Tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya” dan No. 248/PMK.010/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.03/2014.

  • Nota Edaran No. D 322/PK/XII/2006/64 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada seluruh Perwakilan Diplomatik, Konsuler dan Organisasi Internasional di Indonesia tentang Bebas Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Mulai dari bulan September 2016, akan ada penyesuaian pada tagihan bulanan Anda oleh PT. Cyberindo Aditama (CBN) sebagai berikut:

  • Tagihan bulanan di bawah US$ 200 termasuk pajak akan dikenakan pajak.
  • Tagihan bulanan sebesar US$200 atau lebih tidak akan dikenakan pajak. Ketetapan ini hanya berlaku apabila Anda mengirimkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA).

Informasi di atas ditulis berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan di atas, silakan menghubungi Kantor Direktorat Pajak di Kring Pajak 1500200.

Apakah Pajak Penghasilan (PPh) 23?

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan tertentu yang dipotong oleh pemungut pajak pada saat melakukan transaksi/transfer dengan orang atau badan wajib pajak.

Apa yang harus saya lakukan terkait Pajak Penghasilan?

Dengan berakhirnya Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan / atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat No. KET-00001 / POTPUT / WPJ.04/KP.04 / 2019 dated 31 December 2019, efektif per tanggal 1 Januari 2020, PT. Cyberindo Aditama (CBN) diharuskan untuk melakukan pemotongan dan / atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141 / PMK.03 / 2015.

Apakah tagihan CBN berlaku sebagai faktur pajak?

Sesuai dengan PER-67/PJ/2010, PER - 33/PJ/2014, tagihan CBN dapat digunakan sebagai faktur pajak. Hal ini disahkan oleh surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat nomor S-054/WPJ.06/KP.1207/2009, S-316/WPJ.06/KP.06/KP.120/2009 and S-717/WPJ.06/KP.12/2014.

Apakah ada izin khusus yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dalam penyediaan layanan telepon Internet (VoIP) CBN?

Berdasarkan regulasi pemerintah, penyediaan layanan telepon Internet (VoIP) untuk kebutuhan umum harus memiliki izin. CBN telah memiliki izin untuk menyediakan layanan telepon Internet oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melalui surat keputusan nomor 015/DIRJEN/2007.

Apakah istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana sudah tidak berlaku?

Dengan diberlakukannya UUD Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, maka efektif per tanggal 1 April 2010, hanya istilah Faktur Pajak yang digunakan.

Apakah tagihan CBN merujuk kepada Peraturan Pajak PER 24/PJ/2012?

Tagihan CBN dibagi menjadi beberapa kategori dan termasuk sebagai Dokumen Khusus, yang memiliki fungsi yang sama dengan faktur pajak, sesuai dengan peraturan pajak PER-67/PJ/2010. Peraturan pajak tersebut yang kami gunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan tagihan CBN. Kami tidak mengacu kepada peraturan pajak PER-24/PJ/2012, karena peraturan tersebut hanya mengatur pemberlakuan faktur pajak.

Apakah ketentuan penerbitan Faktur Pajak & Tagihan CBN?

Ketentuan penerbitan Faktur Pajak & Tagihan CBN berdasarkan peraturan Direktoral Jendral Pajak:

  1. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak Bab II Pasal 3 ayat 2

  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 Pasal 69 ayat 2 dan Pasal 71

Penerbitan Faktur Pajak & Tagihan CBN dilakukan mengikuti aturan pajak yang berlaku yaitu “pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak” dalam hal ini Jasa Layanan CBN.

Contoh:

  • Tagihan Juni ditagihkan dibulan Juni (tidak diperbolehkan pada bulan berikutnya)
  • Tagihan dengan cara periodik ditagihkan dibulan pertama dari periodik tersebut. Seperti contoh: Tagihan Periode Januari - Maret ditagihkan di bulan Januari.

Isi Peraturan Penerbitan Faktur Pajak & Tagihan dapat dilihat disini

If I am Embassy and International Organization Representative, is my CBN invoice subject to tax?

Refering to:

  • The regulation of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 162/PMK.03/2014 regarding “The procedure to issue Valued Added Tax (VAT) and/or Luxury-goods Sales Tax (LST) Exemption Letter for foreign country representatives and international organizations” and regarding the amendment of the regulation of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 162/PMK.03/2014.

  • Circular Memorandum No. D 322/PK/XII/2006/64 from Minister of Foreign Affairs of Republic of Indonesia that intended for all the Diplomatic and Consular Representatives and International Organizations in Indonesia regarding Tax Exemption and Luxury Sales Tax.

Starting from September 2016, there will be an adjustment from PT Cyberindo Aditama on your monthly billing as follows:

  • Monthly billing under US$ 200 including tax will be taxed.
  • Monthly billing of US$ 200 including tax or more will not be taxed.
    This provision only applies if you send us the Exemption Certificate (SKB) that can be obtained by applying to Head of Foreign Corporate & Individual (Badora) Tax Service Office.

The information above is being written in accordance with the government policies.

For more information regarding the policies above, please contact Directorate General of Taxation office on Kring Pajak 1500200.

What is Income Tax Article (PPh) 23?

Income Tax Article 23 is a withholding tax, where certain types of income are withheld by the tax collector during a transaction/transfer with a person or organization who is liable of taxation (taxpayer).

What should I do regarding the Withholding tax?

With the expiry of exemption Certificate for Withholding and / or Collection of Income Tax 23, from Pratama Jakarta Setiabudi Empat Tax Office No. KET-00001 / POTPUT / WPJ.04/KP.04 / 2019 dated 31 December 2019, effective as of 1 January 2020, PT. Cyberindo Aditama (CBN) is enforced to withhold and / or collect PPh 23 in accordance with the the regulation of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 141 / PMK.03 / 2015.

How do I input Special Document on e-faktur / e-invoicing program?

Please read the steps below:

  • Choose Other Document menu - Incoming VAT
  • And then choose Record
  • Type of Transaction (2) - BKP/JKP acquisition of Taxable Good/Taxable Service
  • Document Type (1) - Normal
  • Transaction Detail (1) - To Non VAT Collector Party
  • Transaction Document (1) - Document equivalent Tax Invoice
  • Input CBN customer ID

Is CBN invoice serves as tax invoice?

In regards with PER-67/PJ/2010, PER - 33/PJ/2014, our invoice qualifies as tax invoice. This is affirmed by the issuance of letter from Medium Tax Office of Central Jakarta number S-054/WPJ.06/KP.1207/2009, S-316/WPJ.06/KP.06/KP.120/2009 and S-717/WPJ.06/KP.12/2014.

Is there any special permit given by Directorate General of Post and Telecommunication in the administering of CBN's Internet telephony service?

Based on government regulation, the administering of Internet telephony service for public needs must have a permit. CBN has already had a permit to provide Internet telephony service from the Directorate General of Post and Telecommunication, Ministry of Communication and Informatics through decree number 015/DIRJEN/2007.

Are the terms Standard Tax Invoice and Simple Tax Invoice no longer used?

With the imposition of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Items, Regulation of Minister of Finance No. 38/PMK.04/2010 concerning Procedure on Making and Revision or Replacement of Tax Invoice, and Regulation of Director General of Taxes No. 10/PJ/2010 concerning Certain Documents Equivalent to Tax Invoice, then effective on April 1st, 2010, only the term Tax Invoice is used.

Are CBN invoices refer to Tax Regulations PER 24/PJ/2012?

CBN invoice is categorized and considered a Special Document, in which will serve the same purpose as the tax invoice, according to the tax regulation No PER-67/PJ/2010. This is the tax regulation we apply as a reference of the mechanism of CBN invoicing. We do not refer to tax regulation PER-24/PJ/2012, in which only regulates the applicability of tax invoice.

What are the regulations for CBN tax invoice and bill issuance?

The regulations for CBN tax invoice and bill issuance based on Directorate General of Taxation:

  1. PER-03/PJ/2022 regarding Tax Invoice Chapter II Article 3 Verse 2

  2. The regulation of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 18/PMK.03/2021 Article 69 Verse 2 and Article 71

The issuance of CBN tax invoice and bill has been done by following the tax regulation “when delivering the service is taxable” in this case CBN Services.

Example:

  • June bill is billed in June (cannot be billed in the month after)
  • The bill of periodic billing is billed in the first month of the period. For example: The bill for January - March period is billed in January.

Detail contents of the Regulations for CBN Tax Invoice and Bill Issuance can be read here